Guna melaksanakan ketentuan pasal 36 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka lahirlah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggara Kehutanan. Dan jika berbicara tentang penyelenggara maka terdapat suatu redaksi terselubung dan merupakan suatu hal yang dipertimbangkan yaitu kebijakan. Kebijakan adalah suatu hal yang mutlak guna menjalankan sistem pelaksanaan agar mencapai suatu tujuan ataupun target yang ditentukan. Pada tatanan kebijakan maka ada sinergitas antara kebijakan yang berasal dari pusat dan juga kebijakan yang berasal dari daerah.
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan salah satu instansi pelaksana kebijakan perihal pembangunan kehutanan, dan juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tiap-tiap daerah dan akrab disebut dengan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). KPH merupakan ujung tombak dalam hal pembangunan Kehutanan di tiap provinsi khususnya Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan berlakunya UU 11 Tahun 2021 serta PP 23/2021 , maka keberadaan dari KPH itu sendiri memiliki perubahan dalam tatanan kebijakan khususnya kebijakan dalam pembangunan kehutanan di daerah, dan ini meruapakan suatu tantangan sendiri bagi KPH untuk bersinergi dan melaksanakan kebijakan Negara yang akan menjadi kebijakan daerah untuk pembangunan kehutanan secara maksimal.
Guna menyukseskan kinerja pembangunan kehutanan daerah maka sekiranya dapat ditelaah beberapa implikasi UU No. 11 Tahun 2021 serta PP 23 /2021 dari beberapa aspek, yaitu Aspek Perencanaan Hutan, Aspek Pemanfaatan Hutan, Aspek Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Aspek Perlindungan, serta objektifitas dan peran KPH. Jika melihat dari Impilkasi UU No. 11 Tahun 2021 Serta PP 23 / 2021 tersebut maka semua aspek, terjadi perubahan dalam hal kebijakan pembangunan kehutanan di daerah. Boleh dikatakan kinerja Dinas Kehutanan terkhusus KPH memiliki lonjakan peningkatan kinerja dalam menjalankan pembangunan kehutanan di daerah.
Melihat Posisi KPH sebagai Governance dalam pembangunan Kehutanan.
Berlandaskan pada wujud baru dari KPH yaitu sebagai Governance penyedia dalam tata kelola wilayah kawasan yang telah ditentukan, sudah barang tentu KPH bersama jajaran harus menyiapkan sumber daya yang siap melakukan tugas baru. Tugas-tugas tersebut masuk dalam segala aspek, dalam hal penyediaan pengelolaan perencanaan hutan, pasal 4 masalah Inventarisasi, Pasal 18 penentuan kawasan hutan secara parsial, pasal 15 status kawasan, pasal 31 fungsi kawasan hutan, aspek pemanfaatan pasal 127, aspek rehabilitasi hutan dan lahan pasal 187, dan aspek perlindungan pasal 249.
Hal ini perlu dipersiapkan dan sudah barang tentu harus dilaksanakan, antara lain peningkatan kapasitas khususnya dalam hal sumber daya manusia perangkat KPH, mulai dari Kepala KPH, Staf, Penyuluh dan Polisi Hutan dapat bersinergi untuk mensukseskan kinerja –kinerja KPH kedepannya. Peningkatan sarana dan prasarana sebagai alat bantu dalam mensukseskan Kinerja Kepala KPH beserta Jajarannya, juga sudah barang tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pihak pemerintah daerah khususnya dalam penentuan kebijakan pembangunan kehutanan di daerah.
Salam Rimba.
Kontributor || Alief Veraldhi, WI 200123
Editor || Yahya M. Ilyas, WI 200092
Sumber || wartapalaindonesia.com
Posting Komentar
Posting Komentar