Sekitar 175 orang yabg tergabung dalam Persatuan Driver Siaga (PDS), ingin lakukan audensi dengan pihak pihak Forpimda Bojonegoro.
Hal itu dilakukan untuk memperjelas nasibnya ke depan, dan statusnya dalam menjalankan Mobil Siaga untuk melayani warga desa pergi ke rumah sakit, maupun ketempat lainya.
Ketua Paguyuban PDS Budianto mengatakan bahwa terkait upah, serta keselamatan kerja sampai status sopir Mobil siaga saat ini belum jelas.
Budianto mengatakan gaji sopir mobil siaga jauh dari harapan. Menurutnya itu harus dipikirkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bojonegoro, dan yang paling penting adalah terkait kejelasan status mereka.
“Posisi mereka ada yang sekedar disuruh oleh kepala desa yang diperintah bukan dengan SK, ada yang lewat SK, ada yang lewat musyawarah, dan bila kepala desanya ganti maka hal ini juga tidak membuat jelas nasib mereka,” ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk honor Kepala desa belum bisa memutuskan yang sesuai UMK, gaji mereka ada yang 500 ribu sampai satu juta, padahal Pekerjaannya harus standby 24 jam, karena hal tersebut belum ada dasar dan payung hukumnya yang jelas.
“Terkait Bahan bakar mesin (BBM) masih dibebankan kepada pasien sehingga hal tersebut juga bagian dari memberatkan Pasien, dan Seringnya mendapat penolakan dari pom bensin meskipun sudah barcode, meskipun plat merah namun bergerak dengan pelayan umum,” ungkapnya.
Menurut Budianto, yang paling riskan adalah keselamatan di jalan karena mobil siaga speknya adalah mobil pelayanan, dan piranti keselamatan dari sirene maupun lampu Strobo tidak ada.
“Dan terkait keselamatan jalan menjadi pertaruhan sopir driver Siaga karena tidak ada spek mobil ambulan. Karena jenisnya mobil layanan,” ucapnya.
Dari 419 Desa yang baru bergabung di paguyuban driver siaga baru 175 orang, yang lainnya mobil siaga dipegang kepala desa maupun perangkat desa.
Sumber : SuaraBangsa.co.id
Editor : Kukuh
Posting Komentar
Posting Komentar